Transparansi Penggunaan Anggaran dalam APBD Sorong: Pentingnya Pengawasan
Transparansi penggunaan anggaran dalam APBD Sorong menjadi topik yang kini semakin hangat diperbincangkan. Hal ini tidak lepas dari pentingnya pengawasan yang harus dilakukan untuk memastikan dana publik benar-benar digunakan dengan tepat dan efisien.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Bidang Pencegahan KPK, transparansi penggunaan anggaran merupakan kunci utama dalam mencegah korupsi. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah dengan lebih baik. Hal ini juga dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” ujar Bambang.
Dalam konteks APBD Sorong, transparansi penggunaan anggaran menjadi semakin penting mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), anggaran APBD Sorong pada tahun 2020 mencapai angka triliunan rupiah.
Namun, sayangnya transparansi penggunaan anggaran masih belum optimal di Sorong. Hal ini disebabkan oleh minimnya keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Tanpa adanya transparansi, sulit bagi masyarakat untuk mengetahui apakah anggaran tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan atau malah disalahgunakan.
Menurut Yoseph Adi Prasetyo, Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran APBD Sorong perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. “Kami mengimbau kepada pemerintah daerah Sorong untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran demi terciptanya tata kelola keuangan yang baik dan bersih,” ujar Yoseph.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi penggunaan anggaran dalam APBD Sorong merupakan hal yang sangat penting. Pengawasan yang ketat dari masyarakat dan lembaga terkait perlu dilakukan untuk memastikan dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara maksimal. Jadi, mari bersama-sama kita awasi penggunaan anggaran APBD Sorong demi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.