BPK Sorong

Loading

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah di Sorong: Langkah Penting Menuju Transparansi Keuangan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah di Sorong: Langkah Penting Menuju Transparansi Keuangan


Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah di Sorong: Langkah Penting Menuju Transparansi Keuangan

Pemerintah Kota Sorong semakin serius dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) sebagai langkah penting menuju transparansi keuangan. Dengan menerapkan standar akuntansi yang tepat, diharapkan akan memudahkan pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif.

Menurut Bambang Suhendro, seorang pakar akuntansi pemerintah, penerapan SAPD sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. “Dengan mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan, akan memudahkan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan terpercaya,” ujarnya.

Sorong telah melakukan langkah-langkah konkret dalam menerapkan SAPD, seperti melakukan pelatihan bagi para pegawai di bidang akuntansi pemerintah. Hal ini merupakan upaya yang positif dalam meningkatkan kompetensi dan pemahaman akan standar akuntansi yang berlaku.

Menurut Bupati Sorong, Johny Kamuru, penerapan SAPD juga akan mempermudah dalam mengelola anggaran daerah. “Dengan adanya standar akuntansi yang jelas, akan lebih mudah dalam melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan keuangan,” ungkapnya.

Selain itu, penerapan SAPD juga akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah. “Transparansi keuangan adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan menerapkan standar akuntansi yang baik, diharapkan masyarakat akan semakin percaya dan mendukung program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Johny Kamuru.

Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Sorong telah menunjukkan komitmennya dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan langkah penting menuju transparansi keuangan dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan.