Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Sorong

Peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran Sorong sangatlah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan dan apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Bambang Widianto, seorang pakar keuangan publik, “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran dapat mencegah potensi penyimpangan dan penyalahgunaan dana publik.” Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran.

Pemerintah Kota Sorong juga telah mengakui pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan anggaran. Menurut Wali Kota Sorong, Johny Kamuru, “Kami mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran demi menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan transparan.”

Namun, dalam praktiknya, peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran Sorong masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya peran mereka dalam mengawasi penggunaan dana publik. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan anggaran serta kurangnya akses informasi yang tersedia untuk masyarakat.

Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran mereka dalam pengawasan pengelolaan anggaran. Pelatihan dan sosialisasi mengenai tata kelola keuangan yang baik serta penyediaan informasi yang mudah diakses untuk masyarakat dapat menjadi langkah awal yang efektif.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pengelolaan anggaran Sorong, diharapkan akan tercipta tata kelola keuangan yang lebih baik dan transparan. Sehingga, dana publik dapat dimanfaatkan secara efisien dan tepat sasaran untuk kepentingan bersama. Jangan sampai anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan karena minimnya pengawasan. Semua pihak perlu berperan aktif dalam menjaga keuangan negara agar terhindar dari potensi penyimpangan.